Yayasan Panca Tri Harmoni (YPTH) | Sekretariat : Jl. Sedap Malam II No. 16, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur 80237 | Hp : 081 907 045 437 | Mari Mewujudkan Keseimbangan Lima Komponen Inti Mikro dan Makrokosmos Dalam Tiga Keharmonisan Relasi Manusia Dengan Sesama , Alam dan Sang Penciptanya

Yayasan Panca Tri Harmoni (YPTH)

Creating balance of five great elements of the micro and macrocosmic within three harmony sources of human prosperity

ADVOKASI YPTH

Kegiatan pendampingan atau advokasi dilakukan baik di masyarakat/komunitas dalam bentuk penguatan kelompok dan penyusunan rencana kerja jangka Pendek dan jangka Menengah serta di tingkat Pemerintah terkait dengan terwujudkannya serta menginisiasi Regulasi yang berkaitan dengan Pelestarian sumber daya air (SDA)

Kerjasama Dengan Kelompok/Komunitas Yang Ada

Kegiatan ini merupakan upaya untuk menarik perhatian para pihak untuk bersama sama peduli dengan sungai sebagai SDA dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sehingga terbangun komitmen untuk terlibat dalam Perencanaan, Pembangunan, Pelestarian SDA.

Kamis, 19 Juli 2018

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA TERPADU

Prof. Ir. I Nyoman Norken SU., Ph.D
I. PENDAHULUAN 
  • Air tawar yang ada sangat terbatas, ketersediaan dan penyebaran di satu tempat dan tempat yang lain tidak merata, sangat tergantung dari geograpi, klimatologi, dan pengaruh dari aktifitas manusia
  • Dampak dari aktifitas manusia belakangan ini telah menyebabkan terganggunya siklus hidrologi dan menurunnya kualitas sumber daya air. 
  • Sudah sangat dirasa perlu untuk segera melakukan upaya-upaya pengembangan dan pengelolaan sumber air agar tidak terjadi penurunan secara kuantitas maupun kualitas
  • Dimasa lalu pengembangan sumber air diartikan sebagai usaha pemanfaatan sumber air untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk memenuhi kebutuhan irigasi atau untuk air minum, tanpa memikirkan lebih jauh dampak dari eksplorasi sumber air yang ada.
  • Sejak tahun 1970an, pengembangan sumber air sudah mulai dikaitkan dengan lingkungan, pengembangan sumber air juga mencakup pengelolaan dan perlidungan sumber air.
  • Pada era 1980an sudah mulai diterapkan pengembangan dan pengelolaan sumber secara terpadu sampai pada tingkat daerah aliran sungai (river basin), sehingga timbul idea untuk mengelola satu sungai dalam satu manajemen (one river one management).
  • Pada era 1990an konsep keberlanjutan (sustainability) mulai berkembang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aspek pembangunan, termasuk dalam pengembangan sumber air.
  • Saat ini pengembangan sumber daya air sudah diarahkan untuk menuju pada sasaran keseimbangan ekonomi dan ekologi dari berbagai pengguna air. Disamping itu pengembangan sumberdaya air harus mampu menjaga keseimbangan jangka panjang dan memberi jaminan kepada generasi mendatang untuk memperoleh hak yang sama terhadap kualitas hidup dan kualiatas lingkungan.
II. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN
  • Konsep pengembangan sumberdaya air secara terpadu lahir dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menekankan pada prinsip: peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan untuk generasi yang akan
  • Prinsip ini kemudian ditindak lanjuti pada UNCED Tahun 1992 di Rio de Jeneiro dengan Agenda 21, Chapter 18 yang merupakan panduan dalam mengembangkan sumber air secara terpadu dan berlanjutan, a.l:
    • Direncanakan secara terpadu dan holistik untuk mencegah kekurangan air dan pencemaran.
    • Memenuhi kebutuhan dasar manusia dan melestarikan ekosistem sebagai prioritas utama ·
    • Pengelolaan air atas dasar daerah aliran sungai (DAS)
    • Integrasi pengembangan sumberdaya air dengan tata guna lahan dan pembangunan lain, konservasi, pengelolaan permintaan dengan peraturan (legislation) dan iuran air, re-use dan recycling air.
  • Prinsip-Prinsip Dublin (Dublin Principles) yang direkomendasikan dalam International Conference on Water and the Environment di Dublin tahun 1992 . Prinsip ini menekankan pada:
    • Air tawar adalah terbatas dan mudah berubah, dan sangat esensial untuk melangsungkan kehidupan, pembangunan dan lingkungan
    • Pengembangan sumberdaya air harus berdasar atas pedekatan partisipasi, dengan mengikut sertakan para pemakai air, para perencana dan para pemegang kebijakan pada semua tingkatan
    • Peran wanita merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelestarian air
    • Air mempunyai nilai ekonomis dalam semua tingkat pemanfaatan dan harus diperhitungkan sebagai barang ekonomis
  • Global Water Partnership (GWP) th 2000
    • Pengelolaan Sumberdaya Air Secara Terpadu: suatu proses yang menekankan pada koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air, lahan dan sumber daya lain yang terkait, untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata tanpa mengorbankan kelangsungan ekosistem.
    • Prinsip tersebut dirumuskan dalam bentuk integrasi dari natural system (alami) dan integrasi dari human system (manusia).
  • Menurut UU 7 th 2004 (sekarang sudah dicabut tetapi substansinya muncul dalam berbagai permen PUPR)
    • Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air (termasuk  didalamnya SISDA dan Partisipasi Masyarakat).
    • Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
III. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA TERPADU (IWRM) DI INDONESIA
  1. Regulasi (peraturan perundangan)
    • Dengan ditetapkanya rancangan UU tentang Sumber Daya Air menjadi UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, merupakan langkah yang sangat penting bagi perkembangan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. UU tersebut sudah sangat  kompresensif dalam mengatur berbagai hal tentang pokok-pokok dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu, yang merupakan  pengganti dari UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan.
    • UU No.7 tahun 2004 yang dibuat oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu praktek baik dan referensi dalam melaksanakan IWRM di dunia.
    • Sayangnya UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Makamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari tahun 2015, dan dikembalikan untuk menggunakan UU No. 11 tahun 1974 yang sama sekali sudah tidak sesuai dengan kondisi pengelolaan sumber daya air saat ini
  2. Wilayah Pengelolaan
    • Pemerintah telah menetapkan wilayah sungai yang membagi seluruh wilayah Rebuplik Indonesia, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 11A/PRT/M/2006, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai dan diperbaharui melalui  Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, dengan jumlah wilayah sungai ditetapkan sebanyak 131 Wilayah Sungai (WS) yang terdiri dari 5 WS Lintas Negara, 29 WS Lintas Provinsi, 29 WS Srategis Nasional, 53 WS Lintas Kabupaten/Kota dan 15 WS Dalam Satu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Peta seluruh Wilayah Sungai seperti terlihat pada Gambar 1, berikut.
  3. Institusi (kelembagaan)
    • Unsur koordinasi (Tim Koordinasi/Dewan SDA) yang merupakan wadah koordinasi terdiri unsur pemerintah dan non pemerintah termasuk akademisi, kelompok masyarakat dsb. Yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pengelolaan SDA
    • Unsur pelaksana (di Indonesia  adalah BWS) yang merupakan satuan kerja pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang berbasis wilayah pengelolaan SDA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SDA berbasis wilayah sungai.
      • Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
      • Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai.
      • Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.
      • Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai.
      • Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai.
      • Pengelolaan sistem hidrologi.
      • Melaksanakan penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air.
      • Melaksanakan fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
      • Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
IV. PERAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN SDA SECARA TERPADU TERPADU
  • Masyarakat mempunyai peran yang sama dengan pihak lain dalam pengelolaan SDA
  • Peran masyarakat sedapat mungkin berbasis budaya/kearifan  lokal (di Bali Tri Hita Karana)
  • Peran Masyarakat perlu mempunyai institusi/organisasi, regulasi dan program kerja yang jelas dan adaptif dengan kondisi setempat
  • Peran masyarakat perlu fasilitasi, pendampingan dan koordinasi dalam melaksanakan program dan kegiatan
  • Disamping mendukung IWRM dalam jangka panjang Peran masyarakat sedapat mungkin juga mampu meningkatkan kesejahteraan
  • Subak merupakan model peran masyarakat dalam pengelolaan irigasi di Bali
V. KRITERIA SUKSES DALAM PENGELOLAAN SDA SECARA TERPADU 
  • Memberikan kontribusi jangka panjang terhadap ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan sosial
  • Dapat diulang, tahan lama, terjangkau, dapat diterima oleh stakeholder, termonitor dan terdokumentasi
  • Menjamin kebutuhan dasar manusia dan ekosistem akan air
  • Menghasilkan pemanfaatan air yang lebih effisien
  • Pemerataan distribusi penggunaan air
  • Mengurangi pemborosan penggunaan air
  • Meningkatkan kualitas air
  • Meningkatkan kualitas air limbah sebelum disalurkan ke water system
  • Mengikutsertakan semua stakeholder dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber air
  • Melaksanakan kordinasi antar sektor dan tingkatan dalam pemerintahan
  • Mengembangkan mekanisme dalam menghidari dan menyelesaikan konflik
VI. KESIMPULAN 
  • Air tawar terbatas kuantitas dan kualitasnya sudah sangat mengkhawatirkan
  •  Pengelolaan SDA secara terpadu sudah merupakan  keharusan untuk keberlanjutan ekosistem
  • Implementasi Pengelolaan SDA secara terpadu harus didukung oleh regulasi dan institusi yang kuat.
  • Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam Implementasi Pengelolaan SDA secara terpadu
  •  Pengelolaan SDA secara terpadu harus memberikan kontribusi jangka panjang terhadap ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan sosial

Selasa, 24 April 2018

IMPLEMENTASI INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT (IWRM) DI INDONESIA

I Nyoman Norken
I Nyoman Norken, I Gusti Ngurah Kerta Arsana dan I Putu Gustave Suryantara Pariatha

(MALAKAH PADA SEMINAR NASIONAL TEKNIK SIPIL/ SeNaTS 1, SANUR, BALI 25 APRIL 2015) 

ABSTRAK 
 Pada tahun 1980an ada wacana bahwa pengembangan dan pengelolaan sumber daya air berbasis pada daerah aliran sungai, sehingga timbul ide untuk mengelola satu sungai dalam satu manajemen (one river one management). Selanjutnya pada tahun 1990an konsep keberlanjutan (sustainability) menjadi bagian dari pembangunan berbagai sektor, termasuk dalam pengembangan sumber daya air. Gagasan pengelolaan sumber daya air secara terpadu/Integrated Water Resources Management (IWRM) dan berkelanjutan tertuang dalam Prinsip-Prinsip Dublin tahun 1992, Agenda 21 Chapter 18 UNCED Tahun 1992. Kemudian Global Water Partnership (GWP) melalui Techical Advisory Committee (TAC) padat tahun 2000 merumuskan tentang konsep dan panduan IWRM. Sejak saat itu setiap Negara di dunia mulai secara intensif melaksanakan konsep IWRM tersebut, termasuk Indonesia. Makalah ini merupakan review dari upaya dan progres implementasi IWRM di Indonesia. Progres signifikan telah dicapai adalah dalam bentuk peraturan perundangan, pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai (WS), terbentuknya Tim/Wadah Koordinasi baik pada tingkat nasional, daerah dan WS, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai unit kerja yang melaksanakan IWRM. Akan tetapi tantangan yang amat berat implementasi IWRM dimasa datang adalah berkaitan dengan regulasi sehubungan dengan dibatalkanya seluruh norma UU No. 7 tahun 2004 oleh Makamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari tahun 2015, dan kembali menggunakan UU No. 11 tahun 1974 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi pengelolaan sumber daya air saat ini.

Kata kunci: sumber daya air, pengelolaan, terpadu, implementasi IWRM, UU 7 tahun 2004.

1. PENDAHULUAN 
Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dikenal sudah sangat lama, dimasa silam pengembangan sumber daya air diartikan sebagai usaha pemanfaatan sumber air untuk memenuhi kebutuhan tertentu saja (hanya satu tujuan), misalnya untuk kebutuhan irigasi atau untuk air minum dengan pedekatan pengelolaan sumber daya air menekankan pada bagaimana agar kebutuhan air dapat terpenuhi. Pendekatan seperti ini ditandai oleh pembangunan fasilitas baru untuk memenuhi penambahan kebutuhan, misalnya: pembangunan bendungan, saluran-saluran air, instalasi fasilitas air bersih dan lain sebagainya. Pendekatan seperti ini kemudian dirasa dapat mengakibatkan persoalan baru seperti: penggunaan air secara berlebihan, pemanfaatan modal kurang efisien, pencemaran terhadap lingkungan, eksplorasi sumber air tidak terkontrol dan sebagainya. 

Pada era 1980an sudah mulai diwacanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air berbasis pada daerah aliran sungai (river catchment), sehingga timbul idea untuk mengelola satu sungai dalam satu manajemen (one river one management). Dengan munculnya konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) pada tahun 1987, maka pada tahun 1990an konsep keberlanjutan (sustainability) mulai berkembang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berbagai sektor, termasuk dalam pengembangan sumber air. Sehingga pengembangan sumber daya air menjadi jauh lebih kompleks dari pada hanya pembangunan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan air. Gagasan pengelolaan sumber daya air secara luas kemudian dibahas dalam International Conference on Water and the Environment di Dublin tahun 1992, dengan keluarnya rekomendasi Prinsip-Prinsip Dublin (Dublin Principles), antara lain: 

a. Air tawar adalah terbatas dan mudah berubah, dan sangat esensial untuk melangsungkan kehidupan, pembangunan dan lingkungan 

b. Pengembangan sumberdaya air harus berdasar atas pedekatan partisipasi, dengan mengikut sertakan para pemakai air, para perencana dan para pemegang kebijakan pada semua tingkatan

c. Peran wanita merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya air

d. Air mempunyai nilai ekonomis dalam semua tingkat pemanfaatan dan harus diperhitungkan sebagai ‘economic good’. 

Selanjutnya pada United Nation Conference on Environment and Development (UNCED) Tahun 1992 di Rio de Jeneiro telah menghasilkan Agenda 21 Chapter 18 yang merupakan panduan dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu dan berlanjut, yang menekankan bahwa pengembangan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. Kemudian Global Water Partnership (GWP) melalui Techical Advisory Committee (TAC) merumuskan lebih rinci tentang konsep dan panduan tentang IWRM, sejak itu setiap negara di dunia mulai secara intensif membuat berbagai konsep dan persiapan untuk melaksanakan konsep IWRM tersebut, termasuk Indonesia. Paper ini merupakan hasil review dari berbagai literatur tentang berbagai usaha yang telah dilaksanakan di Indonesia untuk mengimplementasikan konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu/ Integrated Water Resources Management (IWRM) yang merupakan cita-cita umat manusia untuk melestarikan sumber daya air yang sangat terbatas tersebut. 

2. KONSEP DAN LANGKAH MEWUJUDKAN IWRM 
Pengelolaan sumber daya air secara terpadu sesungguhnya tidak terlepas dari arahan dan rekomendasi dari Agenda 21 dan Chapter 18 dari UNCED tahun 1992 di Rio de Jeneiro, Brasil. Arahan tersebut selanjutnya dijadikan panduan dalam menyusun konsep IWRM oleh Techical Advisory Committee (TAC) dari Global Water Partnership (GWP) yang berkedudukan di Stockolom, Swedia. Konsep IWRM selanjutnya dituangkan dalam Background Paper No 4 tahun 2000 yang menyatakan bahwa IWRM didefinisikan sebagai: suatu proses yang mengintegrasikan pengelolaan air, lahan, dan sumber daya terkait lainnya secara terkoordinasi, dalam rangka memaksimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital (Norken, 2002). 

Selanjutnya Agarwal, Anil et. al., 2000 dalam Norken, 2003) menguraikan bahwa integrasi dalam IWRM menekankan pada integrasi dari natural system dan integrasi dari human system. Integrasi natural system menyangkut integrasi pengelolaan air tawar dan kawasan pantai, integrasi pengelolaan lahan dan air, integrasi pengelolaan air permukaan dan air tanah, integrasi pengelolaan kuantitas dan kualitas sumberdaya air, dan integrasi pengelolaan kawasan hulu dan hilir. Sedangkan integrasi human system meliputi pengarusutamaan sumber daya air, integrasi antar sektor dalam kebijakan pembangunan nasional, pengaruh pengembangan sumber air terhadap sistem ekonomi makro, integrasi dalam pembuatan kebijakan, integrasi dari semua stakeholders dalam perencanaan dan pembuatan keputusan, integrasi dalam pengelolaan air minum dan air limbah, serta integrasi penglolaan air untuk berbagai kebutuhan. IWRM sesungguhnya adalah konsep pengelolaan sumber daya air yang bersifat menyeluruh dan holistik, yang berbasis pada daerah aliran sungai atau wilayah sungai (river basin). Wilayah sungai dalam hal ini dapat dilihat sebagai satu kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi antara hulu dan hilir, kuantitas dan kualitas, air permukaan dan air tanah, serta tata guna lahan dan penggunaan sumber air secara praktis. 

Demikian juga dengan aquifer (cekungan air tanah), yang merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Baik wilayah sungai maupun cekungan air tanah (aquifer) sudah seharusnya dikelola secara terpadu, dengan prinsip bahwa sumber daya air harus dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya air serta untuk kesejahteraan masyarakat, yang merupakan prinsip dasar dari IWRM. 

Norken (2002) menguraikan bahwa upaya untuk mewujudkan IWRM dimulai tahun 1999 sejak dimulainya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial politik di Indonesia. Salah satu kebijakan yang sangat penting dilakukan pada saat itu adalah keluarnya Keputusan Presiden No. 9 tahun 1999, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai yang terdiri dari 9 Menteri dengan tugas pokok adalah menyusun kebijakan berkaitan dengan kelestarian, keterpaduan dan koordinasi dalam pemeliharaan daerah aliran sungai. Atas bantuan Bank Dunia, salah satu program yang dilakukan dan sangat mendukung dalam mewujudkan konsep IWRM di Indonesia adalah penguatan kelembagaan dan peraturan perundangan untuk mendukung implementasi pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkeadilan.

Selanjutnya Norken (2003) menguraikan bahwa reformasi institusional berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dimulai dengan ide pembentukan Dewan Nasional Sumberdaya Air tahun 2000 ditingkat nasional sebagai institusi yang bertanggung jawab tentang penetuan arah kebijakan pengembangan sumber daya air di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya di tingkat nasional Presiden membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air yang merupakan realisasi dari pembentukan Dewan tersebut (Kepres No: 123 Tahun 2001), yang terdiri dari 13 Menteri dan Menteri Negara yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga merangkap anggota. Tim ini telah merumuskan arahan kebijakan nasional sumber daya air (Kepmen No:Kep-14/M.Ekon/12/2001) yang telah sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Bank Dunia. Dibidang regulasi, ide perubahan Undang Undang (UU) No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, dilakukan dengan penyiapan Rancangan UU Tentang Sumberdaya Air, yang kemudian disyahkan sebagai menjadi UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sehingga usaha untuk mewujudkan regulasi dalam medukung pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan tahap demi tahap dapat dilaksanakan, termasuk penyiapan peraturan-peraturan dan instrumen lain yang dibutuhkan untuk mendukung IWRM (UU No. 7 tahun 2004 sudah tidak berlakuk sejak 18 Februari 2015). 

3. REGULASI PENDUKUNG IWRM 
Dengan ditetapkanya rancangan UU tentang Sumber Daya Air menjadi UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, merupakan langkah yang sangat penting bagi perkembangan pengelolaan sumber daya air di Indonesia UU tesebut telah diakui oleh The United Nations World Water Assessment Programme, UNESCO tahun 2009 sebagai referensi dalam mengiplementasikan IWRM di Indonesia (Hassing, et.al., 2009). UU tersebut dianggap sudah sangat kompresensif dalam mengatur berbagai hal tentang pokok-pokok dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu (IWRM), yang merupakan pengganti dari UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Beberapa hal dalam yang merupakan penting dalam UU No. 7 tahun 2004 yang memberikan arahan keterpaduan dalam penelolaan sumber daya air sesuai dengan prinsip prinsip IWRM adalah:

a. Pasal 1 ayat 7: Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

b. Pasal 2: Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. 

c. Pasal 3: Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

d. Pasal 11 ayat 1: Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air. 

e. Pasal 11 ayat 2: Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. 

f. Pasal 85 ayat 1: Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya air. 

Pasal-pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa UU No.7 tahun 2004 telah meletakkan dasar regulasi yang sangat kuat didalam mengelola sumber daya air dengan prinsip-prinsip keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air. Setelah diundangkanya UU No. 7 tahun 2004, Pemerintah Republik Indonesia berupaya menyusun berbagai peraturan yang merupakan turunan dari UU tersebut guna dapat melaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam pasal-pasalnya. Beberapa contoh peraturan pemerintah dan peraturan lain yang telah dibuat dalam mendukung pelaksanaan UU No. 7 tahun 2004, antara lain: 

a. PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi. 

b. PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. 

c. PP No. 42 tahun 2008 tentang Air Tanah. 

d. PP No. 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. 

e. Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air. 

f. Perpres No. 33 tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air. 

g. Keputusan Presiden RI No. 6 tahun 2009, tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. 

h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 11A/PRT/M/2006, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. 

i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 13/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai 

j. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai 

k. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 268/KPTS/M/2010 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas, dan lain lain. 

Dari contoh-contoh berbagai peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah sudah ada upaya yang luar biasa yang telah dilakukan sejak tahun 1999 untuk membangun regulasi guna mendukung UU No.7 tahun 2004 yang merupakan undang-undang untuk memberikan arahan dalam mengimplementasikan IWRM di Indonesia, walaupun masih perlu didukung oleh peraturan-peraturan yang lebih operasional di tingkat pemerintah provinsi maupun peraturan ditingkat kabupaten/kota (Perda) agar implementasi IWRM dapat sejalan dengan kondisi daerah setempat sesuai dengan kearifan lokal yang ada pada masing-masing daerah. Hassing, et.al., (2009) mencatat bahwa UU No.7 tahun 2004 yang dibuat oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu praktek baik dan referensi dalam melaksanakan IWRM di dunia. 

4. WILAYAH SUNGAI DAN PENGELOLAAN WILAYAH SUNGAI 
Wilayah Sungai. Salah satu hal yang sangat penting yang menjadi arahan dalam pengelolaan sumber daya air dalam Agenda 21 Chapter 18 dari Deklarasi UNCED Rio de Jeneiro tahun 1992 yang antara lain menyatakan bahwa: pengelolaan sumber daya air harus mempertimbangkan kebutuhan melindungi keterpaduan ekosistem serta mencegah degradasi dan berbasis pada wilayah sungai (drainage basin). Selanjutnya The International Hydrological Programme of UNESCO, and the Network of Asian River Basin Organizations (NARBO), 2009, menjelaskan pengelolaan sumber daya air berbasis pada wilayah sungai (river basin level), akan memungkinkan pengelolaan secara praktis berkaitan dengan integrasi hulu dan hilir, kuantitas dan kualitas , air permukaan dan air tanah serta tata guna lahan, sehingga wilayah sungai merupakan satu hal yang sangat prinsip dalam IWRM. Untuk itu dalam UU No. 7 tahun 2004 sangat tegas diatur bahwa: Wilayah Sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2000 km2. Dari sini dapat diartikan bahwa WS sebagai satuan pengelolaan sumber daya air bisa terdiri dari satu daerah aliran sungai (DAS), bisa lebih dari satu DAS, bahkan bisa merupakan pulau atau pulau-pulau dengan luas tidak lebih dari 2000 km2. 

Selanjutnya WS sendiri sesuai dengan PP No.42 tahun 2008 dapai berupa: 

a. WS dalam satu kabupaten/kota; 

b. WS lintas kabupaten/kota; 

c. WS lintas provinsi; 

d. WS lintas negara; dan 

e. WS strategis nasional 

Berdasarkan aturan tersebut selanjutnya Pemerintah telah menetapkan wilayah sungai yang membagi seluruh wilayah Rebuplik Indonesia, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 11A/PRT/M/2006, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai dan diperbaharui melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, dengan jumlah wilayah sungai ditetapkan sebanyak 131 Wilayah Sungai (WS) yang terdiri dari 5 WS Lintas Negara, 29 WS Lintas Provinsi, 29 WS Srategis Nasional, 53 WS Lintas Kabupaten/Kota dan 15 WS Dalam Satu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Peta seluruh Wilayah Sungai seperti terlihat pada Gambar 1, 
berikut. Gambrar 1. Peta Wilayah Sungai di Indonesia (Sumber: http://sda.pu.go.id:8181/sda/peta_ws.php) 
Dengan telah ditetapkanya WS tersebut, maka pengelolaan sumber daya air secara terpadu (IWRM), menjadi lebih jelas, baik wilayah pengelolaan maupun kewenangan pemerintah, dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah berserta stakeholders dalam menyusun, merumuskan dan mentetapkan kebijakan, pola pengelolaan, merencanakan serta melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada masing-masing wilayah sungai. 

Pengelolaan Wilayah Sungai
Dalam PP No.42 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 diatur bahwa, pengelolaan sumber daya air diselenggarakan dengan berlandaskan pada: 
a. Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 

b. Wilayah sungai dan cekungan air tanah yang ditetapkan. 

c. Pola pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai. 

Dalam hal kebijakan pengelolaan sumber daya air, baik ditingkat nasional maupun provinsi serta tingkat kabupaten/kota, penyusunan dan perumusan dilakukan oleh masing-masing wadah koordinasi (Dewan Sumber Daya Air) pada tingkat nasional, provinsi serta kabupaten/kota, sedangkan penetapan dilakukan oleh Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Wadah koordinasi/Dewan Sumber Daya Air Nasional atau nama lain di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, merupakan lembaga yang mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah dan stakeholders dalam bidang sumber daya air, sehingga keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah, dengan tujuan agar kebijakan yang dirumuskan dapat menampung berbagai keinginan para stakeholders. 

Sementar tugas dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan wilayah sungai dapat diuraikan sebagai berikut: Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat meliputi: 
a. Menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; 

b. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 

c. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 

d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 

e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 

f. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional; 

g. Mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara; 

h. Membentuk dewan sumber daya air nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional; 

i. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengelolaan sumber daya air; 

j. Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi meliputi: 
a. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; 

b. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; 

c. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; 

d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 

e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; 

f. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota 

g. Mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. 

h. Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; 

i. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air; 

j. Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota. 

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi: 
a. Menetapkan kebijakan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya; 

b. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; 

c. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya; 

d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota 

e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya; 

f. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota 

g. Mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota. 

h. Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; 

i. Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya. 

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air selanjutnya pemerintah membentuk unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air dalam perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang bernama Balai Wilayah Sungai (BWS) yang bertanggung jawab kepada Direktur jenderal Sumber Daya Air, dibawah Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 

5. PELAKSANAAN IWRM BERBASIS WS

Institusi pelaksana pengelola WS 
Balai Wilayah Sungai (BWS) merupakan Unit Kerja telah dibentuk oleh pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai melakukan tugas pokok sebagai berikut: 
a. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. 

b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai. 

c. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai. 

d. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai. 

e. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai. 

f. Pengelolaan sistem hidrologi. 

g. Melaksanakan penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air. 

h. Melaksanakan fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. 

i. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. 

Dari uraian tugas pokok dan fungsi, jelas sekali bahwa BWS merupakan ujung tombak dalam mewujudkan pelaksanaan IWRM di Indonesia, dan saat ini seluruh BWS telah melaksanakannya. Keberhasilan BWS dalam mewujudkan IWRM sangat bergantung dari kemampuan untuk melaksanakan tugas yang diembannya, yang sudah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip IWRM yang digariskan secara global dan universal. 

Progres implementasi IWRM berbasis WS 
Hingga saat ini, walaupun melalui perjalanan panjang sejak munculnya gagasan untuk mewujuddkan IWRM di Indonesia, progres yang signifikan telah dicapai adalah telah tebaginya dengan jelas WS yang ada di Indonesia, serta terbentuknya Tim/Wadah Koordinasi baik pada tingkat nasional, provinsi, WS serta Unit Kerja BWS. Disamping itu telah mulai tersusunnya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air serta Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan melakuan koordinasi pada berbagai sektor dan telah melibatkan berbagai stakeholders, sehingga berbagai hasil perencanaan memang sudah merupakan kesepakatan dan keinginan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip IWRM. Hal ini tidak lepas, dari usaha pemerintah dalam mereformasi institusional dan regulasi yang ada sebelumnya. Walaupun demikian, masih sangat disadari bahwa untuk mengimplementasikan IWRM di Indonesia memerlukan waktu yang sangat panjang, mengingat luasnya wilayah yang dimilki serta kompleksnya masalah pengelolaan sumber daya air yang dihadapi oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

Tantangan implementasi IWRM di masa datang. 
Tantangan klasik dalam implementasi IWRM di Indonesia secara umum tentu berkaitan dengan hal-hal yang selama ini dihadapi seperti: aspek financial dalam mewujudkan rencana, sumber daya manusia dalam menjalankan berbagai aspek pengelolaan sumber daya air, tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam medukung good governance, pesatnya dinamika pembangunan di berbagai sektor yang menuntut dukungan penyediaan sumber daya air, perlunya penyempurnaan berbagai peraturan pendukung terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya untuk menampung berbagai aspek kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air. Sementara yang akan menjadi tantangan yang amat berat dalam implementasi IWRM kedepan adalah dibatalkanya seluruh norma UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Makamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari tahun 2015, dan dikembalikan untuk menggunakan UU No. 11 tahun 1974 yang sama sekali sudah tidak sesuai dengan kondisi pengelolaan sumber daya air saat ini. Hal ini menurut hemat Penulis merupakan pukulan yang amat berat, karena proses panjang dalam mewujudkan dan upaya pelaksanaan UU tersebut tiba-tiba seluruhnya dibatalkan, sehingga merupakan kemunduran yang sangat luar biasa dalam upaya mewujudkan IWRM yang menjadi cita-cita sebagian besar penduduk dunia, mengingat ketersediaan sumber daya air yang terbatas.

6. KESIMPULAN 
Dari uraian di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan: 
a. IWRM merupakan suatu proses yang mengintegrasikan pengelolaan air, lahan, dan sumber daya terkait lainnya secara terkoordinasi, dalam rangka memaksimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital. 

b. UU No. 7 tahun 2004 yang memberikan arahan keterpaduan dalam penelolaan sumber daya air sesuai dengan prinsip prinsip IWRM. 

c. Dengan telah ditetapkanya WS di Indonesia, maka pengelolaan sumber daya air secara terpadu (IWRM), menjadi lebih jelas, baik wilayah pengelolaan maupun kewenangan pemerintah, berserta stakeholders dalam menyusun, merumuskan dan mentetapkan kebijakan, pola pengelolaan, merencanakan serta melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada masing-masing WS. 

d. Progres signifikan yang telah dicapai adalah telah tebaginya dengan jelas WS yang ada di Indonesia, serta terbentuknya Tim/Wadah Koordinasi baik pada tingkat nasional, provinsi, serta BWS sebagai unit kerja yang melaksanakan IWRM. 

e. Tantangan yang amat berat dalam implementasi IWRM dimasa datang adalah dibatalkanya seluruh norma UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Makamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari tahun 2015, dan kembali untuk menggunakan UU No. 11 tahun 1974 yang sama sekali sudah tidak sesuai dengan kondisi pengelolaan sumber daya air saat ini. 

UCAPAN TERIMAKASIH
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada rekan rekan Anggota Grup Riset Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengelola Program Studi Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Udayana yang telah memberikan masukan dan dorongan sehingga makalah ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapka. 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonim, (1974). Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan. 

Anonim, (1992). Fresh Water, Agenda 21, Chpter 18, UNCED Rio de Jeneiro, Brasil. 

Anonim, (1999). Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1999, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai. 

Anonim, (2001). Keputusan Presiden Republik Indonesia No 123 Tahun 2001 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air. Anonim, 2004, Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (tidak berlaku sejak 18 Februari 2015). 

Anonim, 2008, PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (tidak berlaku sejak 18 Februari 2015). 

Anonim, (2006). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 13/PRT/M/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai 

Anonim, (2012). Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai 

Agarwal , A, delos Angeles M. S., Bhatia R., Chéret, I., Davila-Poblete, Sonia., Falkenmark, M., Villarreal, F. G., Jønch-Clausen, T., Kadi, M. A., Kindler, J., Rees, J., Roberts, P., Rogers, Miguel , P., Solanes, dan Wright, A. (2000). Integrated Water Resources Management, Technical Advisory Committee (TAC) Background Papers No.4, Global Water Partnership (GWP), Stockholom. 

Hassing, J., Ipsen, N., Clausen, T. J., Larsen, H., dan Lindgaard-Jørgensen, P. (2009). Integrated Water Resources Management in Action, The United Nations World Water Assessment Programme, UNESCO, Paris 

Norken, I N., (2002). Water Supply and Wastewater Reuse for Urban Areas, the Role of Risk Analysis: Case Studies in Bali Island, Ph.D Thesis, University of Manchester Institute of Science and Technology, Manchester, Inggris. 

Norken, I N., (2003). Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Air Secara Terpadu dan Berkelanjutan (Satu Tantangan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia), FT Universitas Udayana, Denpasar. 

The International Hydrological Programme of UNESCO, and the Network of Asian River Basin Organizations (NARBO), (2009). Introduction to the IWRM Guidelines at River Basin Level, The United Nations World Water Assessment Programme, UNESCO, Paris 

http://sda.pu.go.id:8181/sda/peta_ws.php http://bwsbali.pdsda.net 

http://www.bbwsbrantas.com/baru 

http://nasional.kompas.com/read/2015/02/18/23010761/MK.Batalkan.Seluruh.Isi.di.UU. Sumber.Daya.Air

Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Air Secara Terpadu dan Berkelanjutan (Satu Tantangan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia)

I Nyoman Norker
Oleh: I Nyoman Norken
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Udayana, Denpasar
(MAKALAH SEMINAR NASIONAL HATHI TAHUn 2003, SANUR BALI)
1. Pendahuluan.

Sangat disadari bahwa air yang ada di muka bumi ini sangat terbatas, terutama air tawar yang biasa dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari umat manusia. Dari jumlah air yang ada sekitar 1.38 x 109 km3, hanya sekitar 2.5-3.5 % berupa air tawar (freshwater), selebihnya adalah berupa air asin. Jumlah air tawar yang tersedia berupa air permukaan (aliran sungai, danau, waduk atau aliran permukaan lainnya) sendiri hanya diperkirakan sekitar 0.26 % dari air tawar yang ada, atau hanya sekitar 0.007 % dari total air yang ada di bumi, yang dapat diperbaharui dan dapat dipergunakan secara terus-menerus (Rodda, 1995).

Selain kuantitas air di bumi yang sangat terbatas, ketersediaan dan penyebaran di satu tempat dan tempat yang lain tidak merata, hal ini sangat tergantung dari geograpi, klimatologi, dan pengaruh dari aktifitas manusia. Selanjutnya Viessman dan Hammer (1993) menyatakan 30 % hujan tahunan adalah menjadi air permukaan dan secara langsung dipengaruhi oleh pola curah hujan, sehingga distribusi air permukaan sangat jauh dari merata di muka bumi ini. Sebagai contoh, di belahan bumi yang langka hujan aliran permukaan hanya terjadi beberapa minggu saja, bahkan terjadi bahaya kekeringan yang luar biasa. Sebaliknya pada belahan bumi yang banyak hujan aliran permukaan terjadi sepanjang tahun bahkan pada waktu-waktu tertentu terjadi banjir yang sangat besar yang dapat mendatangkan malapetaka.

Fenomena ini belakangan ini diperburuk lagi oleh dampak dari aktifitas manusia, penggunaan lahan yang kurang terarah pada usaha-usaha konservasi sumber air menyebabkan terganggunya siklus hidrologi dan menurunnya kualitas sumber-sumber air. Rusaknya kawasan hutan serta berubahnya pola tataguna lahan akan merubah pola aliran permukaan serta aliran air tanah, bahkan belakangan diketahui, penipisan lapisan ozone di atmosfir akibat peningkatan emisi karbon dioksida menyebabkan terjadinya gejala peningkatan panas global (global warming) yang dapat mempengaruhi cuaca global yang pada gilirannya berpengaruh pada pola hujan di bumi. Disamping itu pembuangan limbah baik dari industri maupun rumah tangga, serta penggunaan pestisida yang kurang terkontrol diketahui penyebab utama terjadinya penurunan kualitas sumber air dan lingkungan akibat pencemaran. 

Dari uraian di atas saat ini sangat dirasa perlu untuk segera melakukan upaya-upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada di planet bumi ini agar tidak terjadi penurunan secara kuantitas maupun kualitas, malah sedapat mungkin harus di pertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga kualitas ekosistem secara terus-menerus dan berkelanjutan sepanjang masa. 

2. Konsep pengembangan dan manajemen sumber air. 

Dimasa lalu pengembangan sumber air diartikan sebagai usaha pemanfaatan sumber air untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk memenuhi kebutuhan irigasi atau untuk air minum, tanpa memikirkan lebih jauh dampak dari eksplorasi sumber air yang ada, serta perubahan atau variasi kebutuhan air dikemudian hari. Sehingga pedekatan pengelolaan sumberdaya air menekankan pada bagaimana agar kebutuhan air dapat terpenuhi. Pendekatan seperti ini ditandai oleh pembangunan fasilitas baru untuk memenuhi penambahan kebutuhan, misalnya: pembangunan bendungan, saluran-saluran air, instalasi fasilitas air bersih dan lain sebagainya. Pendekatan seperti ini kemudian dirasa dapat mengakibatkan persoalan baru seperti: penggunaan air secara berlebihan, pemanfaatan modal tidak effisien, pencemaran terhadap lingkungan, eksplorasi sumber air tidak terkontrol dan sebagainya (Forde, 1997; Zyl, 1995). 

Sejak tahun 1970an, di Netherlands maupun di United Kingdom pengembangan sumber air sudah mulai dikaitkan dengan lingkungan, pengembangan sumber air juga mencakup pengelolaan dan perlidungan sumber air. Sejak itu pengembangan sumber air mulai dikembangkan pengelolaan sumber air secara terpadu pada pemerintah tingkat national maupun regional, sehingga pengelolaan sumber air sudah menjadi lebih komperehensif (Cohen, 1986; Verbeek,1996). Pada era 1980an sudah mulai diterapkan pengembangan dan pengelolaan sumber secara terpadu sampai pada tingkat daerah aliran sungai (river basin), sehingga timbul idea untuk mengelola satu sungai dalam satu manajemen (one river one management). Selajutnya pada era 1990an konsep keberlanjutan (sustainability) mulai berkembang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aspek pembangunan, termasuk dalam pengembangan sumber air. Sehingga pengembangan sumber air menjadi jauh lebih komleks dari pada hanya pembangunan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan air. 

Saat ini pengembangan sumber daya air sudah diarahkan untuk menuju pada sasaran keseimbangan ekonomi dan ekologi dari berbagai permintaan/pengguna, seperti untuk daerah perkotaan, industri, pertanian, wilayah sungai, perlidungan satwa, lingkungan, rekreasi dan sebagainya, disamping itu pengembangan sumberdaya air harus mampu menjaga keseimbangan jangka panjang dan memberi jaminan kepada generasi mendatang untuk memperoleh hak yang sama terhadap kualitas hidup dan kualiatas lingkungan. 

3. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu dan Berkelanjutan 

Konsep pengembangan sumberdaya air secara berkelanjutan lahir dari prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang menekankan pada prinsip: kualitas kehidupan dan lingkungan untuk generasi yang akan dating, tidak boleh lebih jelek dari kualitas kehidupan dan lingkungan yang diterima oleh generasi saat ini. Prinsip ini kemudian ditindak lanjuti pada UNCED Tahun 1992 di Rio de Jeneiro dengan menghasilkan Agenda 21, Chapter 18 yang merupakan panduan dalam mengembangkan sumber air secara terpadu dan berlanjut, yang menekankan bahwa pengembangan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan harus: · 
  • Direncanakan secara terpadu dan holistic untuk mencegah kekurangan air dan pencemaran 
  • Memenuhi kebutuhan dasar manusia dan melestarikan ekosistem sebagai prioritas utama · Pemakaian air seharusnya dipungut biaya sepantasnya.
  • Semua negara harus : 
    • Mempunyai program pengelolaan air atas dasar daerah aliran sungai (DAS) dan program penghematan air. 
    • Integrasi pengembangan sumberdaya air dengan tata guna lahan dan pembangunan lain, konservasi, pengelolaan permintaan (demand management) dengan peraturan (legislation) dan iuran air, re-use dan recycling air.
Selain itu Prinsip-Prinsip Dublin (Dublin Principles) yang direkomendasikan dalam International Conference on Water and the Environment di Dublin tahun 1992 sangat relevan dalam mendukung Chapter 18 Agenda 21 UNCED (Agarwal,et al, 2000). Prinsip ini menekankan pada:
  • Air tawar adalah terbatas dan mudah berubah, dan sangat esensial untuk melangsungkan kehidupan, pembangunan dan lingkungan
  • Pengembangan sumberdaya air harus berdasar atas pedekatan partisipasi, dengan mengikut sertakan para pemakai air, para perencana dan para pemegang kebijakan pada semua tingkatan
  • Peran wanita merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelestarian air
  • Air mempunyai nilai ekonomis dalam semua tingkat pemanfaatan dan harus diperhitungkan sebagai ‘economic good’
Selanjutnya Agarwal (2000) menyatakan bahwa Techical Advisory Committee (TAC) dari Global Water Partnership (GWP) pada periode 1996-1999 telah menelorkan penjelasan, formulasi dan rekomendasi tentang Pengelolaan Sumberdaya Secara Terpadu (Integrated Water Resources Management / IWRM) sebagai tindak lanjut dari berbagai issue yang telah dicetuskan dalam konferensi Dublin dan Rio de Jeneiro di atas. Sehingga Pengelolaan Sumberdaya Air Secara Terpadu didefinisikan sebagai suatu proses yang menekankan pada koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air, lahan dan sumber daya lain yang terkait, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara merata tanpa mengorbankan kelangsungan ekosistem. 

Sehingga dari prinsip tersebut dirumuskan dalam bentuk integrasi dari natural system dan integrasi dari human system. Integrasi natural system menyangkut integrasi pengelolaan air tawar dan kawasan pantai, integrasi pengelolaan lahan dan air, integrasi pengelolaan air permukaan dan air tanah, integrasi pengelolaan kuantitas dan kualitas sumberdaya air, dan integrasi pengelolaan kawasan hulu dan hilir. Sedangkan integrasi human system meliputi persepsi dan pengertian masyarakat akan sumberdaya air, integrasi antar sektor dalam policy pembangunan nasional, pengaruh pengembangan sumber air terhadap system ekonomi makro,integrasi dalam pembuatan kebijakan, integrasi dari semua stakeholders dalam perencanaan dan pembuatan keputusan, integrasi dalam pengelolaan air baku dan air limbah, serta integrasi penglolaan air untuk berbagai kebutuhan. 

Pengembangan sumber air secara berlanjut mempunyai tiga dimensi yang meliputi : pengembangan ekonomi, melestarikan ekologi dan keadilan dalam mengakomodasi dan memenuhi keinginan semua pihak. Sehingga untuk bisa mencapai hal ini, paling tidak ada lima aspek yang harus dicakup antara lain :
  • Aspek kelembagaan dalam pengelolaan yang meliputi: perundang-undangan tentang pengaturan sumber air, perundang-undangan tata guna lahan, tanggung jawab dan efektifitas para pengusaha penyediaan air, lembaga yang mengelola sumber air pada tingkat pemerintah pusat dan daerah, koordinasi antara lembaga dan sektor swasta serta lembaga penegak hukum yang dapat melaksanakan penegakan hokum.
  • Aspek ekonomi dalam pengembangan sumber air yang mencakup penentuan harga air, sumber dana dalam pembangunan proyek-proyek sumber air, pengaruh kualitas air dan kelangkaan air dalam perkembangan perekonomian dan industri, nilai ekonomis air yang diabil untuk perkotaan, industri dan pertanian.
  • Aspek social yang meliputi hak atas air dari semua komponen masyarakat, transfer air antar wilayah untuk mengatasi peningkatan permintaan dan pemerataan penyediaan, dan kultur social yang ada termasuk etika dan persepsi masyarakat tentang air.
  • Aspek biologi termasuk perlindungan dan pelestarian fauna dan flora yang ada.
  • Aspek pisik yang meliputi aspek hidrologis, kualitas air, morpologi sungai, air bawah tanah, geologi dan tanah, dan cara pengelolaan dan pengembangan sumber air yang telah ada.
Prinsip-prinsip pengembangan sumberdaya air secara terpadu telah diterapkan dibeberapa negara seperti United Kingdom (UK) atau USA. Seperti dinyatakan oleh Gardiner (1994), National Rivers Authority (NRA) di UK telah menerapkan prinsip-prinsip pengembangan sumber air secara terpadu dan berlanjut. Hal ini dapat diketahui bahwa NRA menerapkan sikap yang sangat tegas dalam menjaga dan memelihara kualitas lingkungan dalam mengembangkan sumberdaya air, termasuk dalam pembuatan strategi pengembangan sumber air ditingkat nasional dan penerapannya pada tingkat regional. Pada tahun 1996, NRA kemudian dirubah menjadi lembaga baru yang disebut Environment Agency (EA) yang tugasnya diperluas untuk merencanakan dan pengelolaan semua aktifitas pengembangan sumber air termasuk pengeluaran perijinan penggunaan air dan mengembangkan pengelolaan permintaan /demand management, (Binnie,1996).

Pada level Perusahaan Air Bersih di UK, prinsip yang dilakukan untuk melestarikan dan meningkatkan lingkungan adalah:
  • Pengambilan air harus sedemikian rupa agar tidak merusak lingkungan
  • Mengumpulkan dan mengolah air limbah sedemikian rupa agar memenuhi standar kualitas lingkungan
  • Mentaati semua peraturan dalam pemanfaatan air
  • Melaksanakan satu system operasi yang sustainable 
Di USA, Beecher (1995) menyatakan Perencanaan Sumber Daya Terpadu (Integrated Recource Planning) yang merupakan pendekatan secara komperehensif dalam pengelolaan sumber air yang pada intinya menekankan bahwa air adalah barang yang sangat berharga bagi manusia dan lingkungan. Demikian juga di Jerman, penerapan prinsip pengembangan sumber air secara terpadu dan berlanjut sudah diterapkan dalam pemanfaatan sumberr air, pelestarian ekosistem dan pengendalian pecemaran untuk setiap wilayah dan pengaruhnya terhadap wilayah tetangga 

Oleh karena prinsip pengembangan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan adalah merupakan suatu konsep yang baru, yang penerapannya di kawasan Asia masih baru dalam tahap awal seperti: di Jepang, Singapore, Hong Kong dan Indonesia untuk Wilayah Sungai Kali Brantas, selain itu beberapa pulau kecil seperti Cyprus dan Honolulu (Hawaii) telah mulai mererapkannya secara cukup intensif mengingat keterbatasan sumber air yang dimiliki.

Di California USA, Wong et al, (1999) menyatakan penerapan prinsip-prinsip pengembangan sumber air secara berlanjut telah cukup intensif malah dianggap cukup sukses, oleh karena telah memenuhi beberapa criteria yang telah ditetapkan seperti :
  • Memberikan kontribusi jangka panjang terhadap ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan social
  • Dapat diulang, tahan lama, terjangkau, dapat diterima oleh stakeholder, termonitor dan terdokumentasil
  • Menjamin kebutuhan dasar manusia dan ekosistem akan air
  • Menghasilkan pemanfaatan air yang lebih effisien
  • Pemerataan distribusi penggunaan air
  • Mengurangi pemborosan penggunaan air
  • Meningkatkan kualitas air
  • Meningkatkan kualitas air limbah sebelum disalurkan ke water system
  • Mengikutsertakan semua stakeholder dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber air
  • Melaksanakan kordinasi antar sektor dan tingkatan dalam pemerintahan
  • Mengembangkan mekanisme dalam menghidari dan menyelesaikan konflik
Dengan demikian penerapan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan, sebagai suatu upaya yang sangat komprehensif dan holistic dalam pengembangan sumber air, masih baru dilaksanakan oleh sebagian negara-negara yang telah maju, sehingga bagi negara yang sedang berkembang masih merupakan tantangan yang cukup berat, mengingat banyaknya kelemahan yang yang dimiliki seperti lemahnya institusi termasuk ‘political will’ dari pemerintah untuk menerapkan konsep tersebut, lemahnya perundang-undangan dan penegakan hukum yang mengatur dan melestarikan sumberdaya air, terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki serta terbatasnya kemampuan finansial untuk menerapkan konsep tersebut juga merupakan kendala utama bagi negara yang sedang berkembang. Walaupun dirasakan saat ini pengeloaan dan pengembangan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan sudah harus merupakan prioritas utama bagi seluruh negara-negara di dunia untuk menyelamatkan planet bumi ini dari bahaya kekeringan, kebanjiran, pencemaran serta kerusakan lingkungan. 

4. Tantangan Penerapan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Secara Terpadu dan Berlanjut di Indonesia. 

Sebagai negara yang terdiri dari lebih dari 17 000 pulau dengan total luas daratan sekitar 1.9 juta km2, serta jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, penerapan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan tidaklah mudah. Hal ini diperparah lagi oleh kompleksnya hubungan diantara lembaga-lembaga yang terkait dengan masalah air serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat beragam. Kendala utama seperti yang diungkapkan oleh United Nation (1995) antara lain:
  • Kurangnya perencanaan pengembangan sumber air berdasarkan konsep keberlanjutan, antar sektor dan pendekatan terpadu
  • Kurangnya manajemen dan dukungan secara institusi
  • Kurangnya koordinasi pada berbagai tingkatan pemerintahan
  • Tidak jelasnya aturan tentang pemanfaatan dan hak atas air
  • Kurangnya ketersediaan dana
  • Terbatasnya sumberdaya manusia dalam bidang teknik dan manajemen
  • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara kualitas air dan penggunaan air secara effisien
Tantangan yang dihadapi untuk mengatasi kendala-kendala di atas dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan di Indonesia adalah berikut:
  • Geograpi. 
    • Luasnya wilayah yang ada merupakan tantangan yang tidak mudah dalam pengelolaan sumber air yang ada. Walaupun saat ini wilayah Indonesia dibagi menjadi 90 Satuan Wilayah Sungai (SWS), hal ini masih belum memberikan pengelompokan yang dapat memudahkan dalam penelolaan sumber air, oleh karena banyak SWS terdiri dari sub-sub SWS dan setiap sub SWS terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mempunyai sifat yang tidak sama satu dengan yang lain.
  • Institusi
    • Tidak terintegrasinya institusi yang terkait dengan pemanfaatan sumber air menyebabkan sulitnya koordinasi antar sektor pengguna air. Misalnya Sub Dinas Pengairan, Pertambangan, Sub Dinas Ciptakarya, Perusahaan Air Minum dan lain-lain yang masing-masing mempunyai wewenang dalam memanfaatan sumber air. Dimasa lalu bahkan Dinas dan Kanwil yang merupakan perpanjangan pemerintah dearah dan pusat dalam menangani masalah yang sama, sehingga menyebabkan bertambah kompleksnya koordinasi antar institusi.
  • Regulasi 
    • Belum memadainya peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber air, seperti UU No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, belum mencerminkan regulasi yang dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sumberdaya air secara menyeluruh, sehingga sangat perlu untuk segera direformasi agar lebih komprehesif dan sesuai tuntutan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air saat ini. Selain itu juga lemahnya penegakan hukum dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber-sumber air sehingga meberikan kontribusi dalam menurunnya kualitas dan kuantitas sumber air dan kualitas lingkungan secara keseluruhan.
  • Sumber Daya Manusia 
    • Terbatasnya sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya air, sehingga merupakan kendala dalam memformulasikan, merencanakan dan mengimplementasikan pengembangan sumberdaya air secara terintegrasi
  • Sumber dana 
    • Sumber dana yang tersedia sehingga untuk mewujudkan implementasi konsep pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dalam waktu singkat, untuk negara sebesar Indonesia yang sedang dilanda krisis yang berkepanjangan, tidaklah mungkin.
  • Kesadaran dan partisipasi masyarakat 
    • Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga system tata air dan lingkungan masih jauh dari harapan, sehingga memberikan kontribusi dalam menurunnya kualitas dan kuantitas tata air termasuk berubahnya daur hidrologi.
Agar bisa menerapkan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air di Indonesia yang dapat menuju kearah yang lebih effektif, maka Bank Dunia (1995) menyatakan bahwa bantuan untuk memperkuat institusi, pengembangan sumberdaya manusia, menyiapkan perundang-undangan, peningkatan framework perencanaan, dan implementasi konsep tentang nilai ekonomis air termasuk iuran air sangat diperlukan. Pada tahun 1999 Bank Dunia menyetujui bantuan untuk menyiapkan perubahan-perubahan institusi, peraturan dan perundang-undangan dalam pengembangan sumberdaya air dan sektor irigasi (Bank Dunia,1999). Bantuan ini didasarkan atas empat hal antara lain :
  • Peningkatan institusi di tingkat nasional untuk pengembangan dan pengelolaan sumber air
  • Peningkatan organisasi dan kerangka finansial untuk pengelolaan daerah aliran sungai
  • Peningkatan pengelolaan kualitas air, peraturan, institusi di tingkat regional
  • Peningkatan pengelolaan irigasi termasuk peraturannya dan kelembagaannya
Sumber: Bank Dunia (1999) Selanjutnya reformasi dibidang perubahan institusi dilakukan dengan ide pembentukan Dewan Nasional Sumberdaya Air tahun 2000 ditingkat nasional sebagai institusi yang bertanggung jawab tentang penetuan arah kebijakan pengembangan sumber daya air di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air di tingkat nasional Presiden membentuk Team Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air yang merupakan realisasi dari pembentukan Dewan yang dimaksud (Kepres No: 123 Tahun 2001), yang terdiri dari 13 Menteri dan Menteri Negara yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga merangkap anggota. Tim ini telah merumuskan arahan kebijakan nasional sumberdaya air (Kepmen No:Kep-14/M.Ekon/12/2001) yang menurut Penulis telah sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Bank Dunia. Walaupun harus diakui masih perlu pembentukan dan reformasi institusi pengelola air di tingkat Propinsi, Kabupaten dan pada tingkat Daerah Aliran Sungai, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan ditingkat regional dan daerah. 

Pembentukan institusi yang mampu mengemban tugas untuk mengembangkan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu sangatlah esensial. Hal ini dapat dilihat dibanyak negara di dunia termasuk negara atau pulau kecil, seperti: Singapore oleh Public Utility Board, Hong Kong oleh Water Supply Department, Siprus oleh Water Development Departement, Oahu Island Hawaii oleh Honolulu Board Of Water Supply dan sebagainya. Sehingga bagi Indonesia pembentukan dan penataan institusi dalam pengembangan dan pengelolaan di tingkat nasional dan daerah adalah sudah seharusnya dan juga sangat esensial, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab tentang seluruh aspek dan dampak dari pemafaatan sumberdaya air. 

Dibidang regulasi, ide perubahan UU No 11 Tahun 1974 yang sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, baru sampai pada tahap penyiapan Rancangan Undang-Undang Tentang Sumberdaya Air, yang menurut hemat penulis sudah selayaknya harus segera disyahkan sebagai Undang-Undang sehingga usaha untuk mewujudkan regulasi dalam medukung pelaksalanaan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan tahap demi tahap dapat dilaksanakan, termasuk penyiapan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang ini. Mengenai materi dari Rancangan Undang-Undang ini, menurut hemat penulis sudah jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar aturan ini dapat diterapkan dan ditegakkan (enforcement) agar betul betul dapat mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air di Indonesia.

Untuk dapat menerapkan pola pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan di Indonesia seperti yang telah diterapkan oleh negara-negara yang telah maju dirasa masih perlu waktu yang cukup panjang. Selain masalah utama yaitu institusi dan regulasi, masalah sumber daya manusia dalam menyusun strategi, perencanaan, pengelolaan, perlindungan, pelestarian sumber-sumber air, disamping juga persepsi dan partisipasi masyarakat untuk ikut memelihara system tata air. Satu hal yang tidak kalah penting adalah “political will” dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama legislative dan eksekutif, untuk membuka akses bagi terwujudnya system pengelolaan sumberdaya air, tak terkecuali Pemerintah Propinsi Bali (termasuk Pemerintah Kabupaten dan Kota Madya). 

Satu hal yang perlu dicatat di Indonesia bahwa Wilayah Sungai Kali Brantas Jawa Timur sudah maju selangkah dalam penerapan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu berdasar atas daerah aliran sungai (Usman, 2000). Ini dapat dijadikan salah satu model atau referensi dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air di Indonesia termasuk Pulau Bali, pulau yang menjadi sorga bagi sebagian penghuni planet bumi ini. Sehingga mungkin dikemudian hari akan terjadi “one island one management” dalam mengembangkan dan mengelola sumber air di Bali, seperti Siprus, Singapura, Oahu Island Hawaii atau Hong Kong. 

5. Kesimpulan 
Dari uraian di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :
  • Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berlanjut adalah paradigma baru dalam mengelola sumber air di bumi yang terbatas ini, berdasar atas prinsip-prinsip pembangunan secara berlanjut (sustainable development).
  • Banyak negara sudah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berlanjut pada era tahun 1990an, namun untuk negara berkembang masih belum banyak dilakukan.
  • Tantangan yang ada di Indonesia cukup kompleks antara lain masalah kelembagaan, regulasi, sumberdaya manusia, kesadaran dan partisipasi masyarakat, ‘political will’ pemerintah untuk mulai memformulasikan konsep implementasinya.
  • Yang paling penting yang harus diwujudkan di Indonesia, termasuk Bali, dalam waktu dekat adalah pembentukan institusi dan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah sebagai langkah awal sebagai dasar untuk memformulasikan strategi berikutnya.
Daftar Pustaka 

Anonim, (1974) UU No 11 Tahun 1974, Tetang Pengairan Anonim, (2001) Kepres No 123 Tahun 2001 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air Anonim (2001) Rancangan Undang-Undang Tentang Sumberdaya Air Anonim (2001) Kep.Men. Koordinator Bidang Perekonomian NoKep-14/m.Ekon/12/2001 Tentang Arahan Kebijakan Nasional Sumberdaya Air Agarwal,Anil et al. (2000) Integrated Water Resources Management, Technical Advisory Committee (TAC) Background Papers No.4, Global Water Partnership (GWP), Stockholom, Sweden, Home Page of GWP www.gwpforum.org Beecher, Janice A. (1995). Integrated Resource Planning Fundamentals, Journal of American Water Works Association (AWWA), Vol. 87, No. 6, pp. 34-48, June 1995. Binnie, C.J.A. (1996). The Institution’s Discussion Peper on ‘ Water Resources Planning in England and Wales’, Journal of the Chartered Institution of Water and Environmental Management, Vol.10, No.3. pp. 220-224, June 1996. Cohen, Philip M. (1996). History of Water Management on the Welsh River Dee, PhD. Theses, Faculty of Technology, University of Manchester, Manchester Forde, Lester. (1997). Water Demand Management and Conservation, Executive Summary of the Working Group on Water Demand Management and Conservation at the Water Supply and Sanitation Collaborative Council Fourth Global Forum, Manila. Gardiner, J. L. (1994). Sustainable Development for River Catchments, Journal of the Institution of Water and Environmental Management, Vol. 8, No. 3, pp. 308-319, June 1994 Rodda, J.C. (1995). Guessing or Assessing the World’s Water Resources, Journal of the Chartered Institution of Water and Environmental Management, Vol.9, No.4. pp. 360-367, August 1995. Usman, Rusfandi A. (2000). Integrated Management in the Brantas River Basin, The Paper presented in the Fourth regional Consultation of the World Commission on Dams in Hanoi, February 2000. Verbeek, Martin., Post, Henk., Pouwels, Ivan. & Wind, Herman. (1996). Policy Analysis for Strategic Choices in Integrated Water Management, Journal of Water Science and Technology, Vol. 34, No. 12, pp. 17-24. Viessman, Warren Jr. & Hammer, Mark. J. (1993). Water Supply and Pollution Control, Harper Collins College Publisher, Fifth Edition, New York. Wong, Arlene K. et al., Owens-Viani, Lisa (Ed) (1999). Sustainable Use of Water California Success Stories, Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security, Oakland, USA. World Bank (1999).Indonesia Water Supply Sector Policy Framework (WSPF) 1997, Home Page of the World Bank http://WBLN0018.worldbank.org World Bank (1999). The Republic of Indonesia, Water Resources Sector Adjustment Loan, Home Page of the World Bank. http://www.worldbank.org United Nations (1995). Water Resources Management in Indonesia, Integrated Water Resources Management in Asia and the Pacific, Water Resources Series No. 75, United Nations Environment Programme. Zyl, F. C. van. (1995). Integrated Catchment Management: Is it Wishful Thinking or Can it Succeed?, Journal of Water Science and Technology, Vol. 32, No. 5-6, pp. 27-35. Kirimkan Ini lewat Email

ADVOKASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA PARTISIPATIF DI 5 KABUPATEN DI PROVINSI BALI

Pemda dimana Wakil Bupati Jembrana sangat mendukung Program KM-PSDA
Kegiatan pendampingan atau advokasi dilakukan baik di masyarakat/komunitas dalam bentuk penguatan kelompok dan penyusunan rencana kerja jangka Pendek dan jangka Menengah serta di tingkat Pemerintah terkait dengan terwujudkannya serta menginisiasi Regulasi yang berkaitan dengan Pelestarian sumber daya air (SDA).
Kunjungan Lapangan Mengamati Pengelolaan air untuk Irigasi
Kegiatan ini telah dimulai sejak dibentuknya komunitas hingga saat ini dan akan berlanjut secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya terjadi keseimbangan atau harmonisasi antara Manusia, Alam dan Tuhan. sesuai dengan Visi dan Missi Yayasan Panca Tri Harmoni yang selaras juga dengan Pembangunan berkelanjutan(Sustainable Development Goals /SDGs)

BEKERJA DENGAN PT. DEHAS DALAM STUDI KELEMBAGAAN SUBAK SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA, DI SUBAK JATI LUWIH, KABUPATEN TABANAN DAN SUBAK PEKERISAN DI KABUPATEN GIANYAR

FGD Subak Jati Luwih WBD
Kegiatan ini pada dasarnya adalah menemukenali atau Identifikasi potensi dan permasalahan mengenai Kelembagaan secara sistematis dan terencana dengan metode yang telah disepakati sehingga mendapatkan informasi tentang potensi dan permasalahan dalam aspek Kelembagaan subak subak yang diakui sebagai warisan budaya Dunia oleh UNESCO, setelah ditemukan potensi serta hambatan hambatan dan opsi solusi menjadi bahan untuk direkomendasikan bagi pemegang otoritas agar dilaksanakan dalam kepentingan menjaga kelestarian lembaga Subak yang ada di Bali, khususnya Subak Jati Luwih, Kabupaten Tabanan dan Subak Pekerisan yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan.

Kegiatan studi ini berlangsung selama 3 (tiga bulan) mulai sejak Agustus hingga September 2016